Mengatasi kemiskinan pada masyarakat pesisir

Program penelitian terbaru dari Australia-Indonesia Centre berfokus pada komunitas pesisir untuk mencari cara mengatasi beberapa masalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang mendesak.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, dan ini diakui oleh Bank Dunia yang pada tahun 2023 menemukan bahwa kemiskinan ekstrem di negara ini “secara praktis telah dihapuskan”.

Meskipun kemajuan mungkin telah terjadi, pengalaman ini tidak selalu tercermin di komunitas pesisir.

Pada bulan Agustus tahun ini, Nunung Nuryartono, Deputi Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan seorang peneliti senior di Australia-Indonesia Centre, berbicara tentang perlunya menghapuskan kemiskinan dan bahwa “wilayah pesisir ternyata menjadi titik utama kemiskinan, diikuti oleh wilayah pertanian.”

Komunitas pesisir menjadi fokus utama program Kemitraan untuk Riset Australia-Indonesia (PAIR) Sulawesi yang diluncurkan awal tahun ini.

Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada Maret 2022 menunjukkan bahwa ada 3,9 juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir dibandingkan dengan 1,65 juta orang yang sangat miskin di wilayah non-pesisir.

Pada waktu yang sama, 17,74 juta orang di wilayah pesisir dikategorikan sebagai miskin, sementara terdapat 8,4 juta orang miskin di wilayah non-pesisir.

Telah dicatat bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan (11,79 persen) melebihi tingkat di wilayah perkotaan (7,09 persen).

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah berjanji untuk mengatasi kemiskinan pesisir, misalnya melalui bantuan sosial untuk makanan dan bantuan langsung tunai.

Penelitian oleh entitas lain telah mencatat bahwa komunitas pesisir di sebagian besar wilayah Indonesia merupakan salah satu kelompok masyarakat termiskin.

Sulawesi Selatan, di mana Universitas Hasanuddin (Unhas) berada, adalah salah satu provinsi di mana masyarakat mengalami kesulitan, dengan data BPS menunjukkan bahwa “total populasi miskin” meningkat dari 767.800 orang pada tahun 2019 menjadi 784.980 orang pada tahun 2021.

Sulawesi Barat, provinsi pesisir lainnya, baru-baru ini melaporkan sedikit penurunan persentase “orangmiskin”, tetapi juga mengalami peningkatan persentase orang miskin di wilayah perkotaan.

Laporan UNICEF mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Sulawesi Barat mencatat prevalensi malnutrisi yang “relatif tinggi”.

Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki sektor ekonomi penting seperti perikanan dan pertanian, juga dilaporkan memiliki prevalensi malnutrisi yang “relatif tinggi”, dengan angka kematian anak tetap menjadi tantangan.

Analisis dari Unhas mencantumkan beberapa penyebab kemiskinan pesisir, termasuk isolasi geografis dan sosial, kurangnya pendidikan, dan perubahan iklim.

Dalam presentasi baru-baru ini, rektor Unhas, Jamaluddin Jompa, mengatakan bahwa komunitas pesisir “tidak mampu memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir yang melimpah di negara ini,” yang mengarah pada kemiskinan yang meluas.

“Berbagai kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah terbukti membebani komunitas pesisir secara tidak semestinya,” kata Profesor Jompa.

“Proyek-proyek seperti reklamasi, pertambangan, dan pariwisata sering kali mengabaikan suara komunitas dan membatasi peluang mata pencaharian yang tersedia bagi penduduk pesisir,” ungkap Profesor Jompa.

Terkait dengan perubahan iklim, produk sampingan seperti keasaman laut dan perubahan pola curah hujan memiliki potensi untuk mempengaruhi industri seperti akuakultur dan rumput laut yang sangat bergantung pada air bersih.

Menurut Bank Dunia, di Indonesia “perubahan iklim kemungkinan akan mempengaruhi ketersediaan air, kesehatan dan gizi, kemampuan untuk mengelola risiko bencana, dan pembangunan perkotaan, terutama di zona pesisir, dengan implikasi untuk kemiskinan dan ketidaksetaraan”.

Contoh dari Sulawesi sudah menggambarkan komunitas, rumah, dan lahan pertanian yang terkena dampak kenaikan permukaan laut.

Sejumlah rekomendasi telah diajukan untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya adalah memberikan fokus lebih besar pada kesejahteraan anak-anak mengingat kerentanan mereka yang lebih tinggi.

Unhas telah mencatat perlunya evaluasi yang lebih terarah terhadap program pemerintah, pemberdayaan sosial komunitas pesisir, dan lebih banyak investasi pemerintah dalam kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih.

Gambar fitur oleh PAIR