Ringkasan kebijakan: Menjembatani kesenjangan pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Peran pemerintah sangat penting dalam menjembatani kesenjangan Pendidikan Vokasi (atau dikenal dengan istilah ‘Technical, Vocational Education and Training’, TVET) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Untuk mengatasi kesenjangan ini, aparatur pemerintah dituntut tidak hanya berperan sebagai birokrat dan administrator, tetapi juga sebagai pelobi dannegosiator lintas pemangku kepentingan, selain sebagai penerka penawaran/permintaan tenaga kerja dan lanskap pekerjaan masa depan. Untuk bisa melakukan peran tersebut, mereka perlu memiliki mengetahuan, keterampilan, kapasitas dan sistem pendukung yang baik. Banyak yang sudah dilakukan oleh negara-negara G20 untuk menjembatani Pendidikan Vokasi dengan DUDI di tingkat nasional, sudah saatnya bila kolaborasi juga dilakukan di tingkat subnasional.

Unduh ‘Ringkasan kebijakan: Menjembatani kesenjangan pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)’ disini

Ada tiga masalah utama dalam menjembatani kesenjangan Pendidikan Vokasi dengan DUDI, yaitu: 1) karakter pendidikan vokasi yang berorientasi pembelajaran berbasis kerja (WBL) untuk memenuhi kebutuhan DUDI belum dipahami dengan baik oleh semua aparatur pemerintah yang  terkait, terutama di tingkat subnasional; 2) masalah Pendidikan Vokasi yang kompleks dan “… is a cross-cutting matter…”1; dan 3) belum adanya toolkit yang dapat mengukur kinerja pemerintah mengatasi kesenjangan Pendidikan Vokasi dengan DUDI.

Untuk itu, ada tiga rekomendasi  yang diikuti oleh empat aksi yang disampaikan dalam tulisan ini. Rekomendasi tersebut adalah: 1) G20 perlu memperkuat kolaborasi di tingkat subnasional, 2) G20 perlu menegaskan kembali pentingnya peran dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, dan 3) G20 perlu menyusun toolkit – alat ukur kerja pemerintah dalam menjembatani Pendidikan Vokasi dengan DUDI. Sedangkan, aksi yang disarankan adalah: 1) Basket of Pledge: Menteri Pendidikan (EdWG), Menteri Tenaga Kerja (EWG), Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan negara- negara G20  mengeluarkan pernyataan untuk memperkuat kolaborasi di tingkat subnasional, 2) Memperkuat kolaborasi antara EdWG – EWG dan B20, 3) Memperkuat institusi penghubung (hub) berbagai pemangku kepentingan, dan 4) Membentuk taskforce kolaborasi EdWG, EWG dan T20  menyusun toolkit.

Ringkasan kebijakan terkait penyelarasan antara pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) ini telah dipresentasikan oleh tim peneliti PAIR pada gelaran G20 Indonesia.