Lanskap kebijakan dan tata kelola rantai pasok industri rumput laut Indonesia: sebuah fokus pada Sulawesi Selatan

Industri rumput laut Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Pelaksanaan Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional yang dituangkan dalam Perpres No. 33 tahun 2019 telah mencapai tahap akhir. Pemerintah Indonesia harus memutuskan apakah pendekatan nasional ini akan dilanjutkan.

Peta panduan tersebut disusun untuk meningkatkan industri hulu dan hilir rumput laut serta mendongkrak nilai ekonomi komoditas tersebut. Keputusan tentang apa yang terjadi selanjutnya dapat diinformasikan dengan pemahaman yang jelas tentang masalah kompleks yang dihadapi industri rumput laut, baik dari perspektif bisnis maupun perspektif pemangku kepentingan lainnya.

Studi kami—dilakukan April-Oktober 2022—memberikan gambaran menyeluruh tentang lanskap kebijakan rumput laut Indonesia dan tata kelola rantai pasok. Penelitian ini menggunakan kombinasi wawancara mendalam, pembangunan model kelompok dengan lebih dari 120 peserta, dan studi literatur. Studi ini berhasil memperoleh beberapa kemajuan tetapi sejumlah tantangan yang signifikan masih ditemui. Tantangan-tantangan tersebut termasuk dampak pandemi, kompleksitas tata kelola rantai pasok, dan perubahan pada lanskap kebijakan.

Penelitian di salah satu wilayah rumput laut terbesar di Indonesia ini juga menyoroti lingkungan kebijakan berlapis dan tata kelola rantai pasok yang melingkupi industri tersebut. Tinjauan terhadap 67 dokumen kebijakan mengungkapkan lanskap kebijakan yang begitu luas dan cepat berubah di Indonesia.

Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya konsultasi pemangku kepentingan demi memastikan relevansi kebijakan. Kajian ini juga mengidentifikasi kompleksitas rantai pasok rumput laut di Sulawesi Selatan dan di Indonesia dengan tingkat daya saing yang berbeda beda di antara para pengolah, eksportir, dan pelaku rantai lokal seperti pedagang dan pembudidaya.
Sebagaimana dapat diduga, para pemangku kepentingan memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda. Namun, terdapat pandangan yang jelas dan sama akan adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah kualitas, baik pada tahap stok benih maupun hasil di tiap tahapan produksi komoditas, serta ketersediaan rantai pasok di tingkat pemrosesan domestik dan tingkat ekspor.

Baca laporan selengkapnya di sini: Lanskap kebijakan dan tata kelola rantai pasok industri rumput laut Indonesia

Laporan ini memberikan alat bagi para pembuat kebijakan untuk menargetkan dan mengatasi masalah tersebut secara efektif. Kami mengusulkan lima rekomendasi kebijakan untuk mencapai industri rumput laut Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global:

• Memperkuat mekanisme nasional untuk industri rumput laut: Diperlukan pendekatan nasional yang kuat untuk terus mendukung industri rumput laut. Peningkatan akan terjadi dari keberhasilan penanganan sejumlah elemen. Termasuk di dalamnya kebijakan lintas sektor, koordinasi antarkementerian, pembagian tugas, kolaborasi multisektor, monitoring dan evaluasi, serta pendidikan dan pelatihan. Diperlukan fokus pada peningkatan kualitas benih, data produksi, logistik dan pemasaran, inklusivitas, pertumbuhan ekonomi biru, teknologi digital dalam industri rumput laut, dan daya saing global.
• Meningkatkan kualitas data dan pemantauan: Meningkatkan akses ke data berkualitas tinggi untuk memandu industri rumput laut, meninjau metode data produksi, mengintegrasikan berbagai sumber data, dan mempromosikan penggunaan indikator serta metode monitoring dan evaluasi.
• Mendukung produsen rumput laut skala kecil dan tata kelola lokal: Mengenali pentingnya peran petani kecil, meningkatkan tata kelola rantai pasok, dan mempertimbangkan peran tata kelola lokal dalam program pembangunan di masa depan.
• Menyusun strategi keterlibatan pemangku kepentingan dan mempromosikan sektor swasta: Mempertahankan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan kolaboratif multisektoral, memberikan rekomendasi untuk keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan analisis dan identifikasi strategi komunikasi dan koordinasi yang efektif. Mengakui pentingnya kontribusi sektor swasta untuk inovasi, daya saing, dan investasi dalam pembudidayaan skala kecil.
• Mengintegrasikan konsep ‘Ekonomi Biru’: Tetap terinformasi tentang perencanaan Ekonomi Biru yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan memasukkan konsep Ekonomi Biru dalam strategi masa depan agar selaras dengan tren dan inisiatif saat ini.

Kajian ini merupakan bagian dari investigasi komprehensif terhadap rantai nilai rumput laut di Sulawesi Selatan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Analisis sektor rumput laut Sulawesi Selatan juga memberikan wawasan tentang dampak kekuatan global, struktur rantai nilai, dan dampak pandemi COVID-19 terhadap lebih dari 25.000 rumah tangga di sepanjang pesisir yang terlibat dalam budi daya rumput laut.

Laporan ini juga mengkaji berbagai peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan keunggulan kompetitifnya dan meningkatkan industri rumput lautnya secara berkelanjutan.

Gambar fitur oleh PAIR