Penilaian koordinasi dan komunikasi kebijakan dalam pembangunan jalur kereta api Makassar—Parepare

Jalur kereta api baru yang sedang dibangun di Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi mengubah mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks tersebut, penelitian ini melihat pentingnya peran koordinasi dan komunikasi kebijakan dalam menyukseskan perkeretaapian.

Proyek kereta api yang ambisius ini menghadapi banyak tantangan termasuk penundaan pembebasan lahan, kebingungan mengenai tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta realitas fisik dari potensi banjir dan amplifikasi suara.

Studi ini mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai peran penting dalam berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan utama pada saat pembangunan perkeretaapian untuk memastikan proyek dapat diselesaikan dengan sukses.

Penelitian kami menemukan adanya kesenjangan yang kadang terjadi dalam pendekatan perencanaan di antara pemerintah pusat (Indonesia), provinsi (Sulawesi Selatan), dan daerah (kabupaten).

Klik di sini untuk membaca laporan lengkap Kajian koordinasi dan komunikasi kebijakan pembangunan jalur KA Makassar–Parepare.

Kesenjangan tersebut dapat mengarah pada apa yang dapat disebut sebagai “krisis kompleksitas” atau “regulasi berlebihan”.

Penelitian kami memungkinkan kami membuat sejumlah rekomendasi dalam hal kebijakan dan koordinasi proyek. Rekomendasi ini meliputi:

• Mengatasi hiper-regulasi. Terdapat permasalahan kompleksitas peraturan perundang-undangan (hiperregulasi) di tiga tingkat pemerintahan yang perlu diatasi. Pihak berwenang perlu menganalisis lingkungan peraturan dan mengidentifikasi permasalahan utama. Rekomendasi lebih lanjut kemudian dapat dibuat untuk menyelaraskan lingkungan legislatif.
  Akuisisi lahan.
• Kami merekomendasikan pemerintah Sulawesi Selatan untuk memimpin pengadaan tanah untuk mengatasi proses yang lambat dan terkadang tidak jelas.

Gambar fitur oleh PAIR.