Sebuah komunitas tangguh: Menangani dampak COVID-19 pada penyandang disabilitas

back of man standing using crutches, Aceh province, Indonesia

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak kesulitan bagi banyak orang. Bayangkan tantangan tambahan yang harus dihadapi oleh para penyandang disabilitas.

 

“Selama pandemi, kita wajib memakai masker. Hal tersebut menjadi kendala bagi saya karena menghambat saya dalam membaca gerak bibir dan berkomunikasi dengan pelanggan. Mereka mengalami kesulitan memahami kebutuhan saya dan tidak semua orang mau melepas maskernya ketika berbicara kepada saya.”

Laporan ini melihat secara detail kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan, baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa COVID-19 menimbulkan dampak signifikan pada interaksi sosial serta kemampuan para penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan atau memperoleh penghasilan. COVID-19 telah memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri, tetapi sekaligus menegaskan bahwa ada banyak hal perlu yang dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam keputusan pembuatan kebijakan.

Unduh “Sebuah komunitas tangguh: Menangani dampak COVID-19 pada penyandang disabilitas” disini

Penelitian ini didasarkan pada survei tahun 2020 yang dilakukan oleh Jaringan Organisasi Peyandang Disabilitas (DPO) Respon Covid – Inklusif, Indonesia. Hasil surveinya menemukan bahwa hingga 80 persen penyandang disabilitas mengalami kehilangan penghasilan, sementara 60 hingga 90 persen mengalami kesulitan belajar, terutama ketika harus menggunakan aplikasi telepon genggam dan metode daring lainnya. Komunitas disabilitas juga dikecualikan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi mitigasi dan pemulihan COVID-19.

Laporan ini juga melihat bagaimana COVID-19 secara tidak proporsional memengaruhi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas. Misalnya, banyak dari mereka yang tetap diminta melakukan belanja makanan saat pembatasan kegiatan masyarakat semakin diperketat.

Penelitian dengan perspektif lokal ini dirancang untuk menelusuri tantangan dan mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan serta masyarakat sipil di lingkungan mereka sendiri.

Laporan ini ditulis dengan pemahaman bahwa sumber daya pemerintah telah diupayakan semaksimal mungkin selama pandemi. Dan yang terpenting, laporan ini menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilaksanakan dengan biaya minimal atau tanpa biaya. Lebih lanjut lagi, laporan ini menunjukkan bahwa mengadopsi pola pikir yang berkomitmen untuk inklusif dan melibatkan para penyandang disabilitas merupakan suatu upaya demi memperbaiki kehidupan yang sama berharganya seperti skema pendanaan.

Laporan ini juga mengamati strategi penanggulangan yang diadopsi oleh individu dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh organisasi, serta membuat perencanaan untuk mendukung penyandang disabilitas melalui sejumlah kebijakan dan program.

Laporan ini menyampaikan tujuh rekomendasi utama sebagai prioritas pemerintah untuk membantu penyandang disabilitas:

  1. Meningkatkan metode komunikasi untuk menyampaikan informasi penting mengenai kesehatan dan keselamatan, termasuk menginformasikan kebutuhan orang-orang dengan gangguan bicara, pendengaran, atau penglihatan.
  2. Memperluas skema subsidi pemerintah demi memastikan para penyandang disabilitas senantiasa memiliki akses ke layanan dasar seperti air, listrik, dan komunikasi.
  3. Memperluas jangka waktu untuk akses uang tunai dan bantuan keuangan lainnya hingga para penyandang disabilitas dapat memulihkan kembali pendapatan mereka seperti semula.
  4. Menyediakan layanan pengiriman makanan, termasuk barang-barang kebutuhan pokok bagi orang-orang yang tidak mampu berbelanja sendiri.
  5. Mengumpulkan data yang komprehensif sehingga distribusi bantuan dan dukungan organisasi dapat lebih tepat sasaran.
  6. Berhubungan dengan organisasi disabilitas yang saat ini tengah memikul beban dan mendukung upaya mereka dengan pendanaan dan pelatihan.
  7. Memasukkan kebijakan khusus disabilitas dan gender ke dalam program kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).